Member Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) minta pemerintah untuk langsung mengevaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi. Langkah ini menurutnya penting untuk merubah persepsi masyarakat perihal sekolah unggul dan tidak unggul atau sekolah favorit dan tidak favorit sehingga tidak memicu pelanggaran PPDB supaya anak diterima di sekolah hal yang demikian.
Berhubungan persepsi sekolah favorit-tidak favorit dan adanya alternatif jalur zonasi, Aris mengatakan perlu pemerataan mutu dan akses pengajaran lebih lanjut.
“Absolut metode PPDB ini https://www.theteahousecliftonsquare.com/ semestinya diukur untuk koreksi ke depan. Dengan alternatif teladan PPDB Zonasi, karenanya PR (profesi rumah) utamanya yakni pemerataan mutu dan akses pengajaran,” kata Member KPAI Aris Adi Leksono pada Antara News(https://www.antaranews.com/berita/4172442/kpai-minta-pemerintah-langsung-evaluasi-ppdb-zonasi), dikutip Senin (1/7/2024).
Pemetaan CPDB Tahun Depan
Aris menambahkan, pemerintah juga perlu langsung memetakan anak yang akan masuk tingkatan pengajaran selanjutnya setiap tahun. Cara ini menurutnya tolong pemetaah kesanggupan kekuatan tampung siswa di setiap daerah. Di samping itu, langkah ini tolong mempertimbangkan segala anak mendapatkan hak pengajaran pantas fase tumbuh kembang masing-masing.
“PPDB dengan metode pemenuhan hak akan mempertimbangkan sebelum waktunya anak naik tingkatan sekolah, orang tua/wali sudah mendapatkan pemberitahuan dari pemda/satuan pengajaran bahwa si anak akan diterima di sekolah terdekatnya, sekolah negeri A, B, C, atau sekolah swasta dengan skema PPDB bersama D, F, dan seterusnya,” jelasnya.
PPDB Sekolah Swasta Cuma-cuma
Menurut hasil pemerataan hal yang demikian, kekurangan kekuatan tampung di sekolah negeri bisa dipenuhi dengan kekuatan tampung sekolah swasta yang berpartisipasi di proses PPDB. Untuk itu, Aris mengatakan perlu ada pemberdayaan sekolah swasta dengan skema PPDB Bersama.
“Tarif pengajaran dalam skema PPDB Bersama semestinya ditanggung pemerintah daerah (pemda) pantas standar minimal pelayanan pengajaran yang berlaku,” jelasnya.
Pada PPDB 2024, sejumlah skema sekolah swasta free digunakan antara lain di Jakarta, Semarang, Tangerang, dan Riau. Di Jakarta, PPDB Bersama dilakukan di tingkatan SMP, SMA, dan SMK. Padahal pendaftaran sekolah swasta free di Semarang dibuka di tingkatan TK, SD dan SMP.
Di Tangerang, PPDB sekolah swasta free dibuka di tingkatan SMP. Sementara itu, PPDB Provinsi Riau menggelar pendaftaran bagi SMA dan SMK swasta free.
