Mahkamah Agung (MA) ikut serta merespon langkah Komisi Yudisial (KY) untuk mendalami putusan lembaganya berkaitan perubahan minimal batas usia calon kepala daerah.
“Ya, silakan bila KY,” kata Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Sunarto ditemui usai menghadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung MA, Jakarta, Sabtu (1/6/2024).
Meskipun demikian, ia mengatakan bahwa tak akan mengomentari lebih lanjut berkaitan langkah KY tersebut.
“Kan ini KY ya, silakan tanya ke KY saja ya. Jadi, kami tak ada komentar untuk itu,” ujarnya yang dikutip dari Antara.
Sementara itu, ia menyebut secara prinsip slot thailand hakim mempunyai otoritas, namun ia tak menjelaskan secara mendetail.
“Sebab prinsipnya hakim itu punya otoritas, (namun, red.) bila yang itu aku tak ada komentar,” jelasnya.
Sebelumnya, Member KY Joko Sasmito mengatakan bahwa pihaknya sudah menginstruksikan Regu Pengawasan Perilaku Hakim (Waskim) dan Investigasi untuk mendalami putusan MA seputar perubahan minimal batas usia calon kepala daerah.
Joko menuturkan, hasil dari pendalaman itu akan menjadi dasar bagi pihaknya untuk mengerjakan pertimbangan hukum terhadap majelis hakim MA yang memutus perkara tersebut.
Lebih lanjut, member sekaligus Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata mengemukakan bahwa lembaganya tetap menaruh perhatian atas putusan tersebut meski tak memiliki wewenang untuk mengintervensi.
“KY menaruh concern atas putusan ini sebab putusan ini juga menentukan pilkada yang jujur dan adil, ialah soal uji materi terhadap hukum KPU yang memang menjadi kewenangan Mahkamah Agung,” kata ia.
Mukti menilai hakim wajib perlu menjaga rasa keadilan masyarakat sehingga bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap putusan tersebut, sekaligus untuk progres demokrasi yang lebih baik.
