JAKARTA – Menteri Koordinator Tempat Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD membuka, pemerintah Indonesia memperjelas proses belajar mendidik Akun Vip Gila Maxwin di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun akan jalan, walau pimpinannya telah ditetapkan menjadi tersangka.
“Nah waktu itu, sambil nantikan ketentuan Polri buat batasi (Panji Gumilang) atau tidak, kami sudah memprediksikan buat memantau manajemen atau penyelenggaran Ponpes Al Zaytun,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023).
“Karena Ponpes Al Zaytun itu menjadi sebuah lembaga pendidikan pesantren itu tidak ada masalah,” tangkisnya.
Pemerintah, kata Mahfud, akan memikul kebersinambungan hak banyak belajar santri atau siswa yang ada pada ponpes pimpinan Panji Gumilang tersebut.
“Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk memikul kebersinambungan pendidikan sama dengan hak-hak konstitusional banyak santri dan siswa. Oleh karena itu kita telah memprediksikan,” katanya.
Karena itu, Mahfud ungkap, pihaknya akan segera mengadakan dialog Menteri Koordinator Tempat Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Agama (Menag), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), dan Gubernur Jawa Barat.
JAKARTA – Ketua umum Pagar Nusa Nabil Haroen memandang langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintah Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Gus Yaqut C Qoumas, buat melalukan pantauan komplet atas peristiwa permasalahan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.Menurut dia, ada proses pembahasan dari bermacam-macam sisi buat membagikan peristiwa di pesantren yang dipimpin Panji Gumilang itu.
“Peristiwa Al Zaytun, sebagai kembali pembicaraan warga di sejumlah hari terakhir, penting buat dianalisa bersama,” katanya, Selasa (1/8/2023).
Dia berharap, jangan sampai ada penggiringan pertimbangan buat melakukan peristiwa ini menjadi hanya peristiwa agama hanya.
“Saya melihat jangan sampai instrumen agama atau figure agama digunakan menjadi instrumen buat lebih memajukan tafsir atas peristiwa ini,” tangkisnya.
Bagusnya perlu kita simpan peristiwa Al Zaytun dan Panji Gumilang di ranah hukum yang tepat. Yakni, juga melihat elemen politik bernegara dan keindonesiaan,” tambah dia.
Nabil Haroen berharap agar jangan sampai beberapa figur agama, ulama, dan komunitas agama digunakan buat lebih memajukan pembicaraan di di dalam ruangan warga. Katanya, group santri dan kiai, jangan terperdaya di pembicaraan atas peristiwa ini.
“Silahkan menempatkan di keadaan yang betul, menjadi peristiwa hukum di dalam ruangan keindonesiaan kita. Diamkan lembaga hukum dengan semua instrumennya yang bekerja buat menyelesaikan peristiwa ini,” tuturnya.
Ia lalu tegaskan agar ada skema buat memberikannya perpecahan untuk santri-santri di Ponpes Al Zaytun buat mendapat hak pendidikan dan penilaian yang lumrah.
“Pemerintah harus memikul hak-hak santri Al Zaytun, mereka harus dituntun baik dan benar, mendapat hak-hak menjadi pembelajar buat merasakan pendidikan yang tepat. ” katanya.
