Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengaku, partainya akan menunggu kepastian peraturan berhubungan peraturan yang baru diputuskan Mahkamah Agung (MA) berhubungan batas umur calon kepala tempat minimal 30 tahun.
Dia menyebut, Partai Demokrat bakal mempelajari putusan tersebut apakah kedepannya PKPU berhubungan prasyarat pencalonan akan diubah.
“Kita akan pelajari dahulu lah, artinya apakah putusan ini kan sepatutnya putusan itu lazimnya kalau menentukan kepada peraturan perundang-undangan slot bonus new member 100 di awal
itu yakni diputuskan di MK. Apakah ini yang akan dibuat sebagai legal standing untuk bisa meninjau kembali kepada PKPU yang mengatur berhubungan umur dan lain sebagainya,” kata Herman Khaeron, ketika diwawancarai di Rumit Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2024).
Dia menyebut, Partai Demokrat bakal membahas perubahan peraturan tersebut bersama ahli peraturan sebelum memperkenalkan sikapnya.
“Tentu kami tidak berkeinginan terburu-buru menanggapi ini dan kami akan membicarakan dengan para ahli peraturan,” ujar dia.
Dia menyebut, partainya belum bisa bicara apakah menunjang atau menolak putusan MK tersebut. Sebab memilih untuk mengamati lebih dahulu apakah putusan MA tersebut mengikat atau tidak.
“Itu tergantung keputusannya mutlak atau tidak nanti. Karenanya itu kami akan berpijak dahulu kepada kepastian aturannya apakah memang hasil keputusan MA ini mutlak ataupun final and binding kepada perundang-undangan, peraturan pilkada atau kah ada perspektif lain dalam tinjauan peraturan,” terang Herman.
Sekiranya memang sepatutnya mengubah PKPU, karenanya Partai Demokrat akan patuh mencontoh putusan MA berhubungan batas umur calon kepala tempat.
“Sekiranya itu menjadi putusan peraturan, peraturan tetap dan itu sepatutnya dikerjakan dikerjakan dengan mengubah peraturan KPU ataupun perundang undangan kami akan mencontoh kepada hasil putusan itu,” imbuh Herman.
MA Perintahkan KPU Cabut Regulasi Batas Usia Calon Kepala Daerah
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Partai Garuda berhubungan batas umur minimal calon gubernur dan wakil gubernur menjadi 30 tahun.
Awam tersebut dimuat dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang diputuskan pada Rabu (29/5) kemarin.
“Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA (PARTAI GARUDA) tersebut,” tulis putusan tersebut, diamati Kamis (30/5).
Oleh karena itu, MA minta Komisi Pemilihan Regulasi (KPU) mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d Awam Komisi Pemilihan Regulasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 seputar Perubahan Keempat Atas Awam Komisi Pemilihan Regulasi Nomor 3 Tahun 2017 seputar Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
